Cokronews SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam Forum CSR yang digelar di Pendopo Rakyat, Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Ulfiyah hadir mewakili bupati yang sedang menjalankan tugas di Kementerian Dalam Negeri. Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta kini menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan daerah.
Menurutnya, Situbondo sedang berupaya melakukan perubahan arah pembangunan dari wilayah berbasis agraris menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Proses tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan optimal dan berkelanjutan.
Secara geografis, Situbondo memiliki garis pantai sekitar 140 kilometer yang menyimpan potensi besar di sektor maritim, khususnya pariwisata bahari. Namun, wilayah pesisir juga memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan luas wilayah sekitar 1.655 kilometer persegi yang mencakup 17 kecamatan, pembangunan dinilai perlu dilakukan secara merata melalui pendekatan desentralisasi.
Dari sisi ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi hampir 30 persen terhadap PDRB. Pemerintah daerah juga mencatat adanya perbaikan ketimpangan ekonomi, yang tercermin dari penurunan angka gini rasio menjadi 0,33 pada 2025.
Meski begitu, berbagai tantangan masih harus dihadapi. Pada awal 2026, sejumlah wilayah seperti Arjasa dan Panarukan terdampak banjir bandang dan longsor. Sementara daerah lain seperti Sumbermalang dan Jatibanteng masuk kategori rawan bencana, ditambah ancaman musim kemarau ekstrem yang mulai dirasakan.
Permasalahan sosial juga menjadi perhatian, salah satunya terkait keberadaan sekitar 5.221 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Estimasi biaya per unit berkisar antara Rp17 juta hingga Rp20 juta, sehingga diperlukan dukungan tambahan di luar anggaran pemerintah.
Selain itu, kondisi sarana pendidikan juga masih memerlukan perhatian serius. Tercatat lebih dari sepertiga ruang kelas di Situbondo mengalami kerusakan, baik tingkat sedang maupun berat. Untuk jenjang SMP saja, terdapat ratusan ruang kelas yang perlu diperbaiki.
Melalui program CSR, pemerintah berharap sektor swasta dapat turut ambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut, termasuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan beasiswa seperti program “Situbondo Melenting”, yang saat ini masih terbatas jangkauannya.
Di sisi lain, Ulfiyah juga mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan dunia usaha semakin kuat, sehingga berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi bersama dan mendorong Situbondo menuju daerah yang lebih maju dan berkembang.
