Lumajang ( cokronews.com )— Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat pendekatan pelayanan berbasis lapangan melalui program Setormadu (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu), sebagai langkah mempercepat deteksi persoalan sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan daerah dibangun dari kondisi nyata warga.
Program yang dipimpin Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), di Pendopo Agung Kademanan, Kecamatan Lumajang, Selasa (12/5/2026), menjadi strategi untuk mendekatkan layanan sekaligus memperkuat pemetaan persoalan masyarakat secara langsung.
Bunda Indah menegaskan, banyak persoalan sosial dan ekonomi masyarakat tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Karena itu, pemerintah perlu hadir langsung agar dapat membaca situasi lapangan secara utuh.
“Ketika pemerintah turun langsung, persoalan masyarakat lebih cepat diketahui. Dari situ solusi dapat disiapkan lebih tepat, karena kebijakan lahir dari kondisi riil yang dihadapi warga,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan sosial-ekonomi masyarakat sering kali saling berkaitan. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, hingga keberlanjutan usaha masyarakat kecil.
Karena itu, pendekatan pelayanan terpadu seperti Setormadu tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga menjadi sarana identifikasi dini terhadap persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Substansi utama Setormadu adalah membangun kebijakan berbasis realitas masyarakat, bukan semata berbasis data administratif. Dengan turun langsung ke wilayah, pemerintah dapat melihat kebutuhan yang belum tercatat, persoalan yang belum tersampaikan, serta kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian lebih cepat.
Menurut Bunda Indah, model pelayanan seperti ini penting agar pembangunan daerah benar-benar menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Kadang persoalan tidak terlihat di atas kertas. Tetapi ketika kita hadir, mendengar, dan melihat langsung, maka pemerintah bisa memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga meninjau fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat untuk melihat kondisi sarana pendukung yang berkaitan dengan kesejahteraan warga.
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat respons pemerintah terhadap persoalan yang menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga rentan.
Setormadu juga dimanfaatkan untuk mendukung penguatan ekonomi warga melalui pelayanan perizinan usaha, termasuk fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM.
Langkah ini dinilai penting karena persoalan ekonomi masyarakat tidak cukup diselesaikan melalui bantuan, tetapi juga perlu diperkuat melalui akses legalitas usaha, pendampingan, dan pembukaan peluang pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, Bunda Indah meminta lurah dan kepala desa aktif membangun komunikasi dengan warga agar persoalan sosial dapat dikenali sejak awal.
Menurutnya, pemerintahan yang responsif lahir dari kemampuan aparatur memahami dinamika masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi beban sosial yang lebih besar.
Setormadu menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Lumajang, dari pola menunggu laporan menjadi pola hadir langsung mendengar masyarakat.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kebijakan sosial dan ekonomi daerah semakin tepat sasaran, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan.
