Kediri ( cokronews )—– Pemerintah Kota Kediri akan melakukan perbaikan terhadap 200 rumah tidak layak huni (rutilahu) milik warga pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar 160 unit rumah.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Kediri, M. Anang Kurniawan, mengatakan penambahan jumlah sasaran ini merupakan bagian dari program prioritas Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni di masyarakat.
“Penambahan sasaran ini karena kebutuhan di lapangan sekaligus menjadi program prioritas untuk mempercepat perbaikan rumah warga,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot Kediri masih melakukan proses verifikasi calon penerima bantuan. Kriteria utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta memiliki kejelasan status kepemilikan atau penggunaan tanah.
“Tidak harus sertifikat atas nama sendiri. Jika rumah milik orang tua dan ditempati anak, tetap bisa selama statusnya jelas,” jelas Anang.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar pada tahun ini. Dana itu digunakan untuk perbaikan 200 unit rumah yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama.
Selain itu, Pemkot Kediri juga membuka kemungkinan adanya tambahan titik perbaikan melalui bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saat ini, sejumlah usulan tambahan masih dalam tahap verifikasi di luar 200 unit yang sudah direncanakan.
“Di luar 200 titik ini, kami juga masih mengajukan ke pemerintah pusat dan provinsi,” tambahnya.
Program rutilahu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kota Kediri secara bertahap.
