Kediri ( cokronews.com )— Pemerintah Kota Kediri terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berbagai program disiapkan agar warga tidak hanya memiliki akses layanan keuangan, tetapi juga memahami penggunaannya secara aman dan produktif.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan hal itu dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Ia menyebut peran TPAKD semakin penting di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara soal membuka akses, tetapi memastikan masyarakat benar-benar memahami dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 80,51 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman dalam penggunaan layanan keuangan.
Menurut Vinanda, ketimpangan tersebut dapat memicu berbagai masalah seperti pinjaman online ilegal, judi online, hingga penipuan investasi. Karena itu, edukasi keuangan dinilai perlu diperkuat.
“Forum ini diharapkan menghasilkan program yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Kediri menetapkan target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2026 sebesar 7,58. Untuk mencapainya, sejumlah program prioritas akan dijalankan secara berkelanjutan.
Salah satunya adalah program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga SMP untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini.
Selain itu, Pemkot juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Kredit Usaha Melawan Rentenir (KuMapan) serta skema pembiayaan berbunga rendah lainnya. Pelaku usaha juga diarahkan untuk mulai beralih ke transaksi digital dan pencatatan keuangan yang lebih tertib.
Vinanda menegaskan bahwa literasi keuangan akan difokuskan pada kelompok prioritas seperti UMKM, pekerja informal, perempuan, dan pemuda dengan metode edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
“Kita ingin masyarakat mampu melindungi diri dari risiko pinjol ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyampaikan bahwa sepanjang 2025 terdapat enam program TPAKD yang telah berjalan, termasuk KuMapan, Kejar, literasi keuangan UMKM, hingga Kediri Financial Festival.
Untuk 2026, sejumlah program lanjutan kembali disiapkan, seperti penguatan Kejar, perluasan KuMapan, optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengembangan galeri investasi, serta edukasi keuangan bagi pelaku usaha.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Untuk keberhasilan program ini, kita harus berkolaborasi,” ujarnya.
