Nganjuk ( cokronews.com )— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Kerja Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, tim optimalisasi PAD, serta stakeholder terkait untuk memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dalam arahannya menegaskan pentingnya memperkuat kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Ia menyebutkan bahwa saat ini kontribusi PAD Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah, yakni hanya 17,09 persen, sementara 82,91 persen masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau ketergantungan terhadap pusat masih tinggi, maka daerah akan sangat rentan ketika terjadi guncangan ekonomi nasional. Karena itu kita harus memperkuat PAD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Marhaen.
Menurutnya, sektor PKB dan BBNKB menjadi salah satu penyumbang terbesar pajak daerah dengan kontribusi sekitar 38,4 persen terhadap target pajak daerah tahun 2026. Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik.
“Kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap terdapat 377.363 objek PKB dan BBNKB di Kabupaten Nganjuk. Namun, sebagian besar kendaraan belum melakukan daftar ulang, sehingga menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah.
Sejumlah kendala lain juga dibahas, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan layanan Samsat di sejumlah kecamatan, serta belum optimalnya peran Sahabat Pajak (SAPA) dalam penagihan pajak kendaraan.
Untuk itu, Tim Optimalisasi PAD diminta memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari sosialisasi, pendataan, pelayanan, hingga pengawasan di lapangan.
“Saya berharap seluruh tim bergerak bersama. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nganjuk akan terus meningkat,” tambahnya.
Pemkab Nganjuk menargetkan peningkatan sosialisasi PKB dan BBNKB, perluasan kanal pembayaran pajak, serta penguatan layanan Samsat agar lebih mudah diakses masyarakat demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
