Madiun (cokronews.com) —- Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Momentum krusial sepuluh tahunan ini ditandai dengan pencanangan resmi dan penandatanganan komitmen bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Minggu (14/6/2026). Rangkaian agenda tersebut menandai diterjunkannya ratusan petugas lapangan untuk melakukan pendataan menyeluruh mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Agenda pencanangan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Kerja (Pokja) SE2026, Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nurcahyanti, beserta jajaran pegawai dan perwakilan petugas sensus.
Dalam pengarahannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa basis data yang dihasilkan dari SE2026 merupakan aset strategis yang sangat bernilai bagi jajaran eksekutif dalam merumuskan potret kebijakan pembangunan makro agar lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, ia mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Madiun untuk menyambut baik kehadiran petugas dan memberikan jawaban yang jujur serta akurat agar output program ini dapat kembali membawa manfaat besar bagi kesejahteraan warga.
Lebih lanjut, Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk membangun sinergi tanpa sekat bersama BPS Kabupaten Madiun. Kevalidan data struktur ekonomi daerah dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pembangunan Kabupaten Madiun yang “Bersahaja” (Bersih, Sehat, Sejahtera). Guna menjamin keamanan, Bupati meminta masyarakat memastikan identitas resmi yang melekat pada setiap petugas yang melakukan pendataan ke rumah-rumah.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nurcahyanti, membeberkan bahwa pihaknya menerjunkan sebanyak 800 petugas terlatih yang merupakan mitra BPS ke 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Ratusan personel ini merupakan figur terpilih yang lolos seleksi ketat dari total 1.397 pendaftar, dan telah dinyatakan lulus dalam bimbingan teknis intensif mengenai tata cara pencacahan serta penggunaan sistem digital lapangan.
Guna memastikan kelancaran operasional dan menghindari kecurigaan publik, para petugas diwajibkan melakukan koordinasi awal atau sowan terlebih dahulu kepada Kepala Desa, Lurah, hingga Ketua RT setempat sebelum melakukan pendataan door to door. Dalam mengeksekusi pendataan, petugas akan melakukan wawancara mendalam, pengambilan dokumentasi visual rumah atau papan usaha, serta perekaman titik koordinat lokasi geografis objek usaha.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun ini mengusung jargon khusus “SETIA” (Sensus Ekonomi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja), yang mengesplisitkan semangat sinergi dan kolaborasi erat antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat demi melahirkan akurasi data fondasi pembangunan sepuluh tahun ke depan.
