CokroNews MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program jaminan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (234), di Hotel Mercure.
Dalam forum tersebut, Bagus menegaskan bahwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang menginginkan risiko kecelakaan atau musibah, namun kehadiran pemerintah wajib memastikan adanya perlindungan.
“Program JKK dan JKM ini sangat bermanfaat. Memang tidak ada orang yang ingin menerima musibah, tetapi pemerintah wajib hadir memberikan jaminan,” ujarnya.
Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 15.700 penerima manfaat yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan di Kota Madiun. Manfaat yang diberikan dinilai signifikan, terutama dalam membantu keluarga penerima ketika terjadi musibah, termasuk jaminan pendidikan bagi anak hingga selesai sekolah.
“Manfaatnya sudah luar biasa. Bahkan ketika ada musibah, bantuan bisa dimanfaatkan sampai anak menyelesaikan pendidikan. Ini menjadi salah satu bentuk jaminan penting bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkot Madiun juga mulai mempersiapkan perluasan kepesertaan untuk tahun 2027. Ditargetkan ada penambahan sekitar 10 ribu peserta baru, sehingga total kepesertaan bisa mencapai 25 ribu orang.
Saat ini, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 hingga 5, terdapat sekitar 40 ribu masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran program. Pemkot akan memprioritaskan pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) dan wiraswasta yang bekerja secara mandiri.
“Kita akan petakan dulu pekerja informal, seperti PKL dan wiraswasta. Saat ini sudah sekitar 15 ribu, harapannya bisa bertambah meskipun tidak banyak. Target kami di 2027 bisa mencapai 25 ribu peserta,” pungkasnya.
