Pasuruan (cokronews.com) —— Meskipun angka kemiskinan esktrem turun, Pemerntah Kabupaten Pasuruan tetap intens memaksimalkan strategi percepatan pengentasannya. Diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kantong-kantong wilayah kemiskinan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Kata Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen melanjutkan beberapa langkah kebijakan dalam rangka mereduksi angka kemiskinan ekstrem. Sekalipun pada Tribulan IV, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 27.398. Atau turun sebesar 1.275 dari angka pada Tribulan I Tahun 2023 sebesar 28.673. Berkat hal itu juga, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mendapatkan apresiasi memperoleh Insentif Fiskal Tahun 2023 dengan kategori Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023 yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Upaya pengurangan beban pengeluaran dilakukan dengan beberapa program kegiatan. Seperti memberikan bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu, bantuan sosial regular, bantuan sosial khusus, bantuan asistensi rehabilitasi sosial dan penyediaan permakanan. Ada juga penyediaan alat bantu serta pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Berikut, pengelolaan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).
“Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pemberdayaan desa dan lembaga adat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kami juga terus berupaya meningkatkan kapasitas UMKM, pemberdayaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,” urainya di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu (13/12/2023).
Disampaikan dalam agenda Asistensi Pj. Bupati Pasuruan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur tersebut menjabarkan tentang upaya mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Diantaranya melalui pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur pendidikan, pemenuhan infrastruktur penunjang dan kebutuhan pangan, peningkatan konektivitas antarwilayah serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
