Tegas! JPU Tolak Nota Pembelaan Prof Antara, Tak Lagi Bahas Kerugian Negara, Begini Dasar Pendapatnya

Denpasar, (cokronews.com) —— Impian mantan Rektor Universitas Udayana Prof Antara untuk lepas dari jerat hukum dan mematahkan tuntutan jaksa pupus sudah. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum tolak pledoi atau nota pembelaan terdakwa Prof Antara dalam perkara dugaan penyalahgunaan pungutan dana SPI penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022 pada Selasa (6/2/2024)

Dalam agenda sidang replik di Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai Mejelis Hakim Agus Akhyudi, JPU secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa Prof Antara.

Jaksa Penuntut Umum I Nengah Astawa melontarkan bahwa selama pungutan SPI siapapun tidak boleh mengambil keuntungan pribadi apapun dari hasil pungutan.

“Selama pemungutan SPI itu pun tidak ada pergeseran karena dalam dakwaan pasal 12 huruf e itu kan inti deliknya itu, pemaksaan, dan delik itu sudah selesai pada proses penyerahan, lalu keuntungan itu sebagai motivasi dari pada pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerasan,” sebutnya.

Ia pun juga secara tegas mengatakan bahwa JPU akan tetap pada tuntutan. Ia juga berpendapat bahwa pihak terdakwa tidak konsisten dalam rangkaian pemeriksaan.

“Tidak konsisten, satu sisi mengangap ini pungutan secara ilegal karena tidak ada PMKnya sedangkan disisi lain ada bukti yang tidak sah karena ada yg tidak sesuai SK seolah tumpang tindih,Tidak! Intinya ada perbuatan melawan hukum diatas perbuatan melawan hukum, penyimpangan diatas penyimpangan,”jelasnya

Ia mengatakan bahwa pungutan SPI yang tidak sesuai dengan PMK didasari hanya dengan SK Rektor, walau sudah menggunakan SK Rektor ia menilai terdakwa menerapkanya juga tidak sesuai peraturan, karena terdapat prodi yang tidak harus dipungut dana SPI namun tetap dipungut.

Namun begitu Nengah Astawa membenarkan bahwa selain menyatakan penolakan terhadap pledoi terdakwa dan Tim PH, pihaknya sudah tidak menuntu mengenai kerugian negara.

“Kita memang sudah tidak lagi membicarakan kerugian negara karena pasal yang kita buktian pasal 12 huruf e tidak ada lagi kaitanya sengan kerugian negara,”ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *