Bondowoso (cokronews.com) —- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil langkah tegas untuk membenahi program pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Agar seluruh bantuan bisa efektif dan tepat sasaran, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Sabha Bina Praja, Senin (15/6/2026).
Rapat kali ini fokus membahas satu masalah krusial yang menjadi pondasi utama, yaitu akurasi dan pembaruan data warga miskin. Pemkab menilai, tanpa data yang valid dan terus diperbarui, program bantuan apa pun tidak akan pernah membuahkan hasil maksimal.
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i, Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga camat se-Kabupaten Bondowoso.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, menegaskan bahwa proses verifikasi data di tingkat bawah tidak boleh lagi dilakukan hanya di atas meja. Petugas harus jeli dan melihat langsung kondisi riil masyarakat di lapangan agar tidak ada lagi bantuan pemerintah yang salah sasaran.
“Fokus utama kita saat ini adalah memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Verifikasi ini tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan saja, melainkan akan dicek dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah,” ujar Wabup As’ad.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Bondowoso saat ini sudah menjalankan dua proyek percontohan (pilot project) pemutakhiran data, yaitu di Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Curahdami. Hasil dari dua wilayah ini sedang dievaluasi mendalam sebelum nantinya diterapkan di kecamatan-kecamatan lainnya.
Di tempat yang sama, Sekda Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, juga mengingatkan seluruh jajaran OPD dan camat agar benar-benar paham alur pembaruan data ini. Ia secara khusus menyoroti adanya keanehan berupa lonjakan jumlah penduduk yang masuk ke kelompok desil satu (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).
Menurut Sekda, lonjakan angka ini terasa janggal dan tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat Bondowoso yang saat ini sebenarnya relatif stabil.
“Kita harus melakukan pengecekan mendalam terhadap alur data dan memperkuat ground checking (pemeriksaan langsung di lapangan). Jangan sampai upaya pemutakhiran data yang sudah menghabiskan banyak waktu, energi, dan pikiran, justru menghasilkan data kemiskinan yang bertambah begitu saja tanpa ada penjelasan yang rasional dan jelas,” tegas Sekda Fathur Rozi.
Ia menjelaskan, penentuan status kemiskinan seseorang didasarkan pada variabel ketat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber datanya pun merupakan gabungan dari input operator desa, aplikasi Cek Bansos, laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga hasil akhir di Kementerian Sosial.
Melihat rumitnya alur tersebut, Sekda meminta adanya evaluasi ilmiah yang mendalam agar kebijakan ekonomi makro dan intervensi bantuan yang diambil Pemkab Bondowoso ke depan benar-benar akurat dan menyentuh akar rumput.
