Kediri Raya (cokronews.com) — Hj. Yekti Murih Wiyati selaku Ketua Kadin Kabupaten Kediri menegaskan informasi mendepak Ketua MPC Pemuda Pancasila dari kepengurusan Kadin Kabupaten tersebut tidak benar. Hal ini sudah menjadi isu hangat pembicaraan di tengah masyarakat Kediri raya sebulan terakhir ini.
Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Danan Prabandaru S.H. maupun Helmi Ansori selama di Kadin Kabupaten Kediri cukup baik.
Dijelaskan dalam setiap acara pertemuan rapat selalu membuat undangan kepada setiap pengurus Kadin.
“Kehadiran pengurus ya saya kembalikan kepada pengurus itu sendiri dan saya tetap harus menjalankan program yg sesuai arahan Kadin Pusat. Di masa pandemi ini saya fokus mengurusi anggota-angota baru Usaha Kegiatan Masyarakat (UKM),” ucap Hj. Yekti Murih Wiyati selaku Ketua Kadin Kabupaten Kediri di kediamannya Pare pada Jumat 30 April 2021.
Hj. Yekti juga mengingatkan kepada anggota Kadin yg tergabung dalam KTA Kadin Kabupaten Kediri tidak mendaftar ke Kadin luar kota karena sistem elektronik saat ini, sudah menzonasi supaya bisa di bina lebih maximal.
Di sisi lain pandangan anggota Kadin Kabupaten yang tidak mau disebutkan namanya manyebutkan Ketua Kadin Kabupaten harus di ganti dikarenakan kurang terbuka dalam segala hal ke pengurus lainnya, bertindak semaunya sendiri, sehingga peran WKU bidang Kadin tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Saat dikonfirmasi Danan Prabandanu S.H. mengatakan Kadin Kabupaten Kediri harus taat pada AD/ART, tidak boleh bekerja semaunya sendiri, harus koordinasi dari atas sampai bawah dan jelas.
“Sinerginitas Ketua Kadin dengan anggota lainnya sangat jauh dari yang diharapkan.No komentar mas” , tegas Danan Prabandanu S.H.
Helmi Ansori selaku pengurus juga merasakan hal yang sama Kadin Kabupaten harus menjalankan aturan kepengurusan yang telah disepakati bersama.Tentunya memerhatikan etika dan profesional pengurus dalam berorganisasi.
“Berharap semua baik baik saja. Saya hanya patuh pada anjuran dan saran pada Pak La Nyala. No komen lah mas,” ucap Helmi Ansori selaku pengurus Kadin Kabupaten.
