Kediri (cokronews.com) —- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus berkomitmen memacu berbagai terobosan inovatif guna mendongkrak raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dinamis.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (23/06/2026).
“Kemandirian fiksul akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut di hadapan anggota dewan.
Ia memaparkan bahwa Pemkab Kediri telah merumuskan peta jalan yang terencana untuk memaksimalkan sektor pendapatan. Strategi tersebut ditempuh melalui jalur intensifikasi serta penggalian potensi ekspor maupun objek PAD baru yang belum tergarap optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga berfokus pada perluasan kemudahan layanan pembayaran pajak secara daring (online), sinkronisasi serta optimalisasi pusat data (database) potensi pajak, dan penataan retribusi daerah.
Tak kalah krusial, aspek pengawasan juga diperketat melalui program digitalisasi pelaporan pajak oleh wajib pajak daerah guna menutup celah kebocoran. Upaya preventif ini diimbangi dengan masifnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi, serta evaluasi menyeluruh terhadap regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terkait klaster BUMD, Mas Dhito secara terbuka menyoroti kondisi tiga perusahaan plat merah milik Pemkab Kediri, yakni PT Margomulyo, Perumda Canda Bhirawa, dan PDAM, yang saat ini tengah mengalami kekosongan pada posisi direktur utama. Ia menegaskan proses pengisian jabatan lowong ini akan menerapkan mekanisme pakta integritas yang ketat.
“Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja. Jika dalam kurun waktu sekian tidak bisa memenuhi target, ya maka akan mundur dengan sendirinya,” terang Mas Dhito secara tegas.
Melalui integrasi strategi peningkatan PAD dan ketegasan reformasi tata kelola BUMD tersebut, Pemkab Kediri optimistis dapat mewujudkan kemandirian fiskal yang kokoh. Struktur anggaran yang mandiri ini nantinya akan dijadikan pilar utama dalam mendanai program pembangunan daerah serta meningkatkan mutu pelayanan publik bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kediri.
