Bondowoso (cokronews.com) —- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso secara resmi berkomitmen untuk menjadikan hasil penelitian Bondowoso Digital Democracy Index (BDDI) 2026 sebagai referensi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih partisipatif, transparan, dan inklusif.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., saat membuka agenda Diseminasi Hasil Penelitian dan Peluncuran Bondowoso Digital Democracy Index 2026 serta Forum Dialog Kebijakan Tata Kelola Digital Inklusif di Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (18/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, sejumlah camat, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak dalam penguatan ekosistem demokrasi digital di Bondowoso.
Dalam sambutannya, Dr. H. Fathur Rozi menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap riset BDDI 2026. Pihaknya menilai kajian ini memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi karena disusun melalui metodologi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kajian berbasis data ilmiah seperti ini diharapkan mampu menginspirasi organisasi masyarakat sipil lainnya untuk bergerak bersama melahirkan inovasi demi pembangunan daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Pemkab Bondowoso akan menjadikan poin-poin capaian BDDI 2026 sebagai tolok ukur kebijakan. Terdapat tiga rekomendasi strategis hasil penelitian yang akan diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Pertama, reaktivasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) versi 2.0 untuk memperbarui sistem informasi desa agar lebih adaptif dan transparan. Kedua, peningkatan literasi digital yang inklusif untuk mengedukasi masyarakat agar bijak dalam memproses informasi. Ketiga, penguatan forum dialog terinstitusi guna membuka kanal komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Sekda, esensi dari demokrasi tidak boleh berhenti di atas kertas atau dalam bentuk laporan penelitian semata. Demokrasi yang sesungguhnya harus mewujud dalam keterlibatan aktif masyarakat di setiap sendi pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa digitalisasi hanyalah instrumen atau alat untuk memperkuat partisipasi publik, sehingga tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, demokrasi digital tidak akan berjalan dengan optimal.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa agenda penguatan tata kelola digital ini selaras dengan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025-2029 yang memprioritaskan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan mutu pelayanan publik. Untuk membangun kemandirian digital di tengah masyarakat, prosesnya harus dimulai dari ketersediaan akses infrastruktur yang merata, peningkatan literasi, penguasaan keterampilan teknologi, hingga pemanfaatan teknologi secara produktif.
Demi mengawal rekomendasi BDDI 2026 ini, Pemkab Bondowoso menginstruksikan tiga instansi lini depan, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera merumuskan program kerja kolaboratif dalam menyempurnakan layanan publik berbasis digital.
Di akhir arahannya, Sekda memberikan catatan khusus mengenai inklusivitas dengan menekankan pentingnya keberpihakan teknologi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus mampu memberdayakan seluruh lapisan masyarakat secara adil, sehingga tidak boleh ada satu pun warga Bondowoso yang tertinggal dalam proses transformasi digital ini.
Saat ini, Pemkab Bondowoso juga tengah bekerja keras mempercepat integrasi berbagai aplikasi layanan publik agar lebih ringkas dan mudah diakses oleh warga dalam satu genggaman. Pihak pemda berharap kemitraan strategis dengan Indonesian Consortium for Network (ICN), Tifa Foundation, serta elemen masyarakat sipil lainnya dapat terus terjaga secara berkelanjutan demi mengawal implementasi nyata dari rekomendasi BDDI 2026.
