KEDIRI, JP Radar Kediri–Sejumlah kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) agaknya jadi evaluasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seperti SPPG di bawah Polres Kediri yang menerapkan uji kelayakan makanan sebelum menu dibagikan kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji saat meresmikan SPPG milik Polres Kediri di Kandat, kemarin.
“Kami melakukan evaluasi berkala untuk memastikan makanan benar-benar aman, sehat, dan tepat sasaran,” kata pria yang akrab disapa Bram itu.
Untuk diketahui, SPPG Kandat merupakan dapur MBG ketiga milik Polres Kediri. Sebelumnya, mereka sudah mengoperasionalkan SPPG Plemahan dan SPPG Plosoklaten.
SPPG di wilayah selatan Kabupaten Kediri itu, lanjut Bram, melayani 1.100 penerima manfaat. Jumlah itu masih akan terus dievaluasi.
Menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat. “Pengawasan menjadi perhatian utama kami agar pelaksanaan makan bergizi gratis ini tidak menimbulkan masalah. Baik dari sisi kualitas maupun distribusinya,” lanjut perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu.
Bagaimana teknis pengawasan menu makanan? Bram menegaskan, di setiap proses makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi diawasi secara ketat.
“Sebelum pendistribusian ada uji kelayakan makanan melalui mekanisme food safety oleh petugas kesehatan internal Polres Kediri,” terangnya tentang pengecekan dari petugas Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Kediri itu.
Pemeriksaan, tutur Bram, dilakukan untuk mencegah adanya bahan berbahaya maupun kesalahan dalam pengolahan makanan. Sehingga, menu yang didistribusikan benar-benar aman.
“Harapannya hasilnya juga yang dikirim ke anak-anak, dinikmati anak-anak dalam keadaan baik,” jelasnya.
Terpisah, Korwil SPPG Kabupaten Kediri Ahmad Gunawan mengatakan, di Kabupaten Kediri total ada 180 SPPG yang sudah beroperasi. Untuk seluruh Bumi Panjalu, ditargetkan ada 230 dapur MBG.
“Minggu ini ada tujuh lagi yang proses (persiapan operasi),” ungkap Gunawan. Terkait pengawasan ratusan dapur MBG tersebut, menurut Gunawan di setiap dapur ada pengawas dan ahli gizi.
Saat proses penyiapan makanan, dia mengklaim ahli gizi melakukan uji organoleptik atau metode uji kualitas makanan dengan penglihatan dan pencicipan.
“Jadi dicoba oleh ahli gizi terlebih dahulu untuk melihat kelayakan,” jelasnya. Mekanisme pengawasan itu menurut Gunawan membuat operasional relatif lancar. Salah satu indikatornya, dari total 180 SPPG, tidak ada satupun yang di-suspend oleh Badan Gizi Nasional.
“Karena ketika ada kendala respons cepat,” tandasnya meminta masyarakat melapor ke SPPG jika ada keluhan terkait menu MBG.
Sementara itu, di Kota Kediri penyaluran MBG kini tidak lagi dilakukan sampai hari Sabtu. Melainkan hanya pada hari Senin-Jumat.
“Arahan dari Pusat seperti itu,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno.
Tak hanya MBG untuk siswa, paket makanan untuk kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) juga hanya dilakukan lima hari.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Laila Isti menyebut saat ini kader hanya menyalurkan MBG setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
“Senin menyalurkan dua paket, terdiri dari makanan basah untuk Senin dan Selasa kering. Lalu Rabu dua paket, untuk Rabu makanan basah, Kamis kering. Kemudian Jumat satu paket makanan basah,” ungkap Laila.
Salah satu yang melakukan penyaluran kemarin adalah Kader TPK di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota.
Selain menerima satu paket makanan basah dalam omprengan, penerima manfaat juga mendapat satu paket makanan kering berupa satu pisang dan satu susu full cream.
“Tapi kalau ada yang tidak bisa mengambil, biasanya karena orang tuanya bekerja semua, itu tetap kami antarkan,” kata Kasiana, 76, salah satu kader TPK di Kelurahan Dandangan.
