CokroNews KEDIRI – Setelah beberapa kali meleset, pembangunan Tol Kediri-Kertosono ditargetkan bisa dimulai tahun ini.
Rencana tersebut bisa terealisasi jika panitia pembebasan lahan bisa menyelesaikan pengadaan sembilan persen tanah yang tersisa.
Kabid Infrastruktur Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Imam Malik mengatakan, hingga akhir 2025 lalu, progres pembebasan lahan terdampak Tol Kediri–Kertosono mencapai 71 persen.
Tahun ini pembebasan lahan ditargetkan bisa mencapai 80 persen.
“Agar bisa dilakukan lelang kan pembebasan lahan terdampak tol minimal 80 persen ya,” kata pria yang akrab disapa Malik itu.
Terkait progres pembebasan lahan tol yang terbaru, Malik menyebut pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) pembebasan lahan. Sehingga bisa didapat progres terbaru di triwulan pertama 2026 ini.
Pemkab, papar Malik, rutin melakukan evaluasi untuk melihat capaian lapangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.
Untuk Kabupaten Kediri, menurut Malik relatif tidak ada kendala. Karenanya, mereka akan meng-update capaian yang termasuk dengan Kabupaten Nganjuk itu.
Jika semuanya sesuai target, dia memperkirakan pada triwulan kedua 2026 ini bisa dilakukan lelang proyek.
“Kalau progres pembebasan lahan bisa mencapai 80 persen dan tidak ada kendala, prediksi kami triwulan dua sudah bisa masuk lelang. Perkiraan April-Mei-Juni ini,” terang pria berkacamata itu.
Sesuai tahapan, proses lelang butuh waktu sekitar 40 hari. Jika semuanya lancar, PT Jasamarga Ngawi Kertosono (JNK) bisa langsung teken kontrak dengan rekanan dan dilanjutkan pekerjaan fisik. “Pengerjaan proyek tol diperkirakan sekitar dua tahun,” paparnya.
Untuk diketahui, proyek Tol Kediri-Kertosono membutuhkan lahan seluas 2.210.774 meter persegi. Jalan bebas hambatan sepanjang 20,7 kilometer itu terletak di 21 desa di Kabupaten Nganjuk, dan lima desa di Kabupaten Kediri.
Khusus untuk wilayah Kediri, proyek tol menyasar Desa Ngablak, Maron, Banyakan, dan Sendang di Kecamatan Banyakan.
Serta, desa Bakalan, Kecamatan Grogol. Adapun di Nganjuk, tanah terdampak tol tersebar di Kecamatan Sukomoro, Tanjunganom, dan Prambon.
