Berita  

Kesejahteraan Guru di Kediri Jadi Sorotan, Anggota DPRD Jatim Siap Tindaklanjuti

CokroNews KEDIRI – Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi catatan dalam sebuah kegiatan forum sosialisasi yang digelar di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, Senin (30/3/2026) sore. 

Dalam forum tersebut, ratusan guru dari jenjang PAUD, RA, hingga TK menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rendahnya honor hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.

Anggota DPRD Jatim Dapil VIII M. Hadi Setiawan menegaskan bahwa peran guru sangat vital dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana guru menjalankan perannya dalam mendidik siswa.

Hadi juga menyoroti bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, termasuk dalam mengawal isu-isu pendidikan agar mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam kegiatan tersebut, para guru menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk masih adanya tenaga honorer yang menerima penghasilan sangat minim. Bahkan, ada guru yang hanya mendapatkan honor sekitar Rp 150 ribu per bulan.

Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan, mengingat guru merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anak-anak sejak usia dini. Hadi menegaskan bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Hadi menyebut akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong percepatan sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, sertifikasi yang belum tuntas menjadi salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan guru.

Tak hanya itu, dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian. Hadi menyampaikan pihaknya akan berupaya menjalin sinergi dengan pemerintah pusat melalui DPR RI guna membantu pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Sementara itu, permasalahan juga dirasakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). 

Salah satu guru di PKBM Krisna di Kecamatan Pare Sumiatin Hasanah mengungkapkan berbagai tantangan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.