Nganjuk (cokronews.com) —— Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, di Ruang Rapat Candi Lor, Kamis (14/12/2023).
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bappeda, Ir. Fajar Judiono itu dihadiri pula oleh narasumber dari Universitas Trunojoyo Madura, sekretaris perangkat daerah dan perencana ahli muda, serta stakeholder se Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya, Ir Fajar Judiono menyampaikan tentang permasalahan dan isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Dirinya menekankan, para perencana dan pengampu urusan di OPD masing-masing harus lebih berfokus pada permasalahan dan isu strategis yang ada di masyarakat, sehingga semuanya saling berkesinambungan.
“Kita saat ini sedang berjalan tiga perencanaan sekaligus, yang kemarin sudah sampai RPJPD selama 20 tahun. Sekarang kita memasuki tahapan perencanaan RKPD Tahun 2025. Kedepan kita harus lebih fokus, perencanaan program harus dimulai dari permasalahan di masyarakat sehingga ada hubungannya dengan program kegiatan yang akan dimulai,” tuturnya. Menurutnya, merumuskan permasalahan ini perlu kepekaan dari para perencana dan pengampu urusan. Oleh karena itu, Kaban Fajar berharap semua OPD menajamkan pandangannya terhadap masyarakat, saat ini sedang berhadapan dengan permasalahan apa. Selanjutnya, ketika sudah didapatkan permasalahan itu, maka perlu dianalisis sampai menemukan solusi dalam memecahkan masalah tersebut melalui program kegiatan.
“Penyusunan ini akan berdampak pada penganggaran di masing-masing OPD pada saat penyusunan APBD 2025. Saya berharap nanti terkait dengan perumusan permasalahan ini betul-betul mengacu pada permasalahan yang ada di masyarakat. Kepada OPD yang masih belum menyampaikan analisis dan isu strategis monggo segera menyesuaikan dan diperhatikan betul apakah sudah nyambung dengan program kegiatan yang akan dilakukan atau belum. Saya berharap tidak menunggu pagu tapi mengacu pada kebutuhan anggaran,” harapnya.
Sementara itu, narasumber dari Universitas Trunojoyo Madura, Tripitono Adi Prabowo kembali mengingatkan bahwa RKPD merupakan pijakan utama yang akan digunakan dalam penyusunan program kegiatan ke depan. Penyusunan RKPD tahun 2025 harus mengacu pada RPJPD yang saat ini sedang disusun.
“Jadi nanti ada tiga layer yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, kalau diiris perencanaan tahunannya harus sesuai dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2030,” ujarnya. Tahun ini ungkap Tripitono, Kabupaten Nganjuk memiliki dua tema pembangunan yakni percepatan ekonomi dan reformasi struktural. Dua kebijakan itu harus menjadi arah kebijakan tahun 2025 di tahun pertama sekaligus dibungkus menjadi sasaran pokok di RPJPD di lima tahun pertama.
Di dalam RKPD terdapat dua kategori masalah yakni masalah daerah dan masalah urusan. Yang membedakan permasalahan yang ada di Renstra dan Renja adalah pada dimensi waktunya. “Jika permasalahan itu dimensi waktunya lima tahun berarti masuk di RPJMD, tapi kalau dimensi waktunya hanya satu tahun jangan dimasukkan di RPJMD tapi di Renstra. Oleh karena itu, mencari masalah dalam hal ini sudah ada di Renstra masing-masing OPD,” urai Tripitono. Lebih lanjut, Dirinya mengulas tentang identifikasi permasalahan pembangunan dengan pendekatan identifikasi permasalahan. Pertama, yakni situasi yang jika tidak ditangani akan berdampak menganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat baik saat ini maupun masa depan. Kedua, gap antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini. Ketiga, dari evaluasi tadi ada target yang belum tercapai misalnya indeks kualitas lingkungan hidup.
“Yang jelas masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat menjadi program prioritas perencaan pembangunan ke depan di Kabupaten Nganjuk,” tutupnya
