CokroNews PROBOLINGGO – Menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat, Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Besuk, Rabu (8/4/2026) siang.
Sidak dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo.
Sebelum menuju lokasi SPPG, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan ke rumah penerima manfaat, yakni ibu menyusui, ibu hamil dan balita serta ke Sekolah Dasar yang juga menerima program MBG.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Effendi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala Diskominfo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roby Siswanto, Kepala Dinas Perkim Agus Budianto serta sejumlah OPD terkait lainnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, tim Satgas menemukan dua hal yang menjadi perhatian utama. Pertama, porsi makanan yang dinilai masih di bawah standar kebutuhan gizi program MBG. Kedua, kesamaan menu antara anak sekolah dan ibu menyusui yang seharusnya memiliki kebutuhan gizi berbeda.
Untuk memastikan temuan tersebut, Sekda Ugas bersama tim langsung menuju dapur MBG setempat. Di lokasi ini, mereka berkomunikasi dengan kepala dapur, ahli gizi serta para petugas SPPG guna menggali informasi lebih lanjut terkait proses penyediaan makanan.
Sekda Ugas menegaskan, monitoring dan evaluasi (monev) akan terus dilakukan secara berkala dan terjadwal. Namun, dalam kondisi tertentu, sidak tanpa pemberitahuan juga akan dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan.
“Selama ini pengawasan lebih bersifat pembinaan. Tapi hari ini kami lakukan sidak tanpa pemberitahuan agar bisa mendapatkan data yang benar-benar akurat dan faktual,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak bermain-main dalam penyusunan menu maupun proses penyediaan makanan. Pasalnya, pelanggaran dalam program ini berpotensi mendapatkan sanksi berat dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, bagi SPPG yang belum beroperasi karena masih menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, diminta untuk tidak tergesa-gesa. Hal ini penting agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
