Kabupaten Kediri ( cokronews.com ) —- Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadikan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu isu utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar pada Selasa (10/6).
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di wilayahnya menurun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen di 2024. Meski demikian, ia meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan, miskin, dan miskin ekstrem.
“Saya minta kelompok miskin ekstrem dipetakan dan segera ditangani,” tegasnya saat membuka Musrenbang.
Hanindhito menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan pelayanan dasar yang berkontribusi terhadap kemiskinan ekstrem, termasuk sektor pendidikan.
Berdasarkan data per 2 Mei 2025, dari 10.454 anak yang sempat tidak bersekolah, sebanyak 5.427 anak telah kembali bersekolah. Pemerintah kini menargetkan 5.027 anak lainnya dapat menyusul.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti penurunan angka stunting yang saat ini mencapai 7 persen. Pemkab menargetkan penurunan hingga nol persen atau zero growth stunting dalam lima tahun ke depan.
“Jika stunting dan anak putus sekolah tidak ditangani, itu akan berdampak langsung pada angka kemiskinan. Karena itu saya minta seluruh OPD bekerja bersama,” ujarnya.
Bupati juga mencermati angka pengangguran terbuka yang turun tipis dari 5,24 persen pada 2020 menjadi 5,1 persen pada 2024. Ia menilai persoalan ini tetap harus menjadi perhatian lintas sektor.
Melalui Musrenbang ini, ia berharap terjalin kolaborasi kuat antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk membawa masyarakat Kabupaten Kediri keluar dari jerat kemiskinan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
