Wakil Bupati Malang Hadiri Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2025

Malang (cokronews.com) — Wakil Bupati Malang Drs.H. Didik Gatot Subroto., S.H,M.H menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2025 yang bertempat di Pendopo Kabupaten Malang , Jl. Panji No.158 Panarukan pada Rabu (27/3/2024) pagi.

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD dan RKPD merupakan kegiatan yang strategis dan memiliki nilai positif sebagai salah satu forum koordinasi antara pemangku kepentingan di Kabupaten Malang.
Dalam kesempatan tersebut hadir secara virtual Koordinator Jawa II-Bali, Direktorat Regional I, Kementerian PPN/Bappenas Dr.rer.nat., Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A; dan hadir secara langsung Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Jatim Bpk. Dr. AKH . Jazuli, SH, M.Si ; Forkopimda Kabupaten Malang; Pj Sekda Kabupaten Malang; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Prov. Jatim dan Jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang.

Disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang Ir. Tomie Herawanto, M,P bahwa musyawarah kabupaten ini bertujuan untuk Membahas Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja; serta melakukan Penyelarasan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjaring kebutuhan pembangunan dari berbagai tingkat dan lingkup perencanaan.

“Oleh karena itu, Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan atas atensi, kontribusi, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, mengingat kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di forum ini memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi, sekaligus menginventarisasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis riil yang terjadi di Kabupaten Malang,” ucap Wabup Malang.

Tentunya Wakil Bupati Malang sepakat bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang tahun 2024 hari ini yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Malang tahun 2025, memiliki peran strategis sebagai wadah sinkronisasi, sinergi, dan integrasi kepentingan bagi para stakeholders pembangunan dan kemasyarakatan, baik di wilayah Kabupaten Malang, Malang Raya, Regional Jawa Timur, maupun lingkup Nasional.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang dirancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan kepekaan tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita.

“Selain itu, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial dari semua” tegas Wabup Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kerangka penyusunan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Malang tahun 2025, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan bersama yaitu; Pertama, seluruh Perangkat Daerah hendaknya dapat memaksimalkan perannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyukseskan visi misi Kabupaten Malang; Kedua, seluruh Perangkat Daerah agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi dan memahami setiap permasalahan di bidangnya masing-masing, serta melakukan analisa dengan cermat terhadap perubahan yang terjadi dilihat dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi, baik pada tataran lokal, regional, dan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan dan program-program inovatif untuk membangun Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah maupun meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang.

“Sehingga, kerja sama yang terjalin baik ini nantinya dapat menjadi modal berharga dalam memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis, dan tepat sasaran,” pungkas Wabup Malang.

Dalam konteks ini, termasuk di antaranya adalah melalui pola Focus Group Discussion e-Penjaringan Aspirasi Stakeholder (e-PAS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 kemarin dengan menghadirkan perguruan tinggi, media, disabilitas, organisasi perempuan, dan laskar anak.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk pada setiap langkah pengabdian kita dalam menghasilkan yang terbaik bagi kemajuan daerah serta mewujudkan Kabupaten Malang yang Satata Gama Karta Raharja,” tutup Wabup Malang. (prokopim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *