Ponorogo – Para pihak yang terlibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo akhirnya bertemu dalam satu forum. Pemkab Ponorogo yang menginisiasi pertemuan puluhan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, dan mitra penyelenggara itu di aula Baperida, Rabu (12/3/2026).
“Merespon berbagai masukan dari masyarakat, termasuk yang berkembang di media sosial. Kami pertemukan para kepala SPPG, mitra, dan yayasan supaya mengeluarkan unek-unek mereka. Menurut saya, persoalan yang muncul karena kurangnya komunikasi,” kata Bupati Ponorogo Lisdyarita saat membuka pertemuan yang terkemas dalam rapat koordinasi (rakor) itu.
Bunda Lis –sapaan Lisdyarita– menambahkan, kurangnya koordinasi kerap membuat kepala SPPG berada di posisi sulit ketika bertugas di lapangan. Padahal, mereka sebatas menjalankan instruksi dari pihak mitra maupun yayasan. “Kalau tidak ada koordinasi yang baik dengan mitra dan yayasan, akhirnya kepala SPPG yang tertekan. Mereka harus menerima bahan baku meskipun kurang sesuai,” jelasnya.
Bupati perempuan pertama di Ponorogo itu juga menyoroti mekanisme distribusi makanan. Penggabungan distribusi tidak dapat berlangsung sembarangan karena berpotensi menurunkan kualitas makanan saat berada di tangan penerima manfaat. “Kalau pengiriman digabung Jumat dan Sabtu masih wajar karena besoknya libur. Tapi kalau dari Senin sampai Rabu bahkan sampai seminggu, khawatirnya makanan itu sudah tidak layak konsumsi. Misalnya roti yang tanpa tertera tanggal kedaluwarsanya, tiba-tiba sudah berjamur,” ungkapnya.
Bunda Lis berencana membentuk satuan tugas (satgas) MBG di tingkat kecamatan untuk meningkatkan pengawasan. Pun, program MBG seyogianya mampu memberdayakan tenaga kerja dan bahan pangan lokal. “Ke depan ketika ada yang akan membuka dapur baru, kita harus mengetahui lokasinya dan kapan perekrutan pekerjanya. Lapangan pekerjaan ini harus benar-benar untuk masyarakat Ponorogo, begitu juga pasokan bahan pangan diupayakan berasal dari produk lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Enny Indarti menekankan bahwa fokus utama pelaksanaan MBG saat ini adalah peningkatan kualitas sekaligus pemberdayaan masyarakat dan UMKM lokal. “Penekanannya sekarang lebih ke peningkatan kualitas dan memberdayakan masyarakat lokal sesuai semangat Perpres 115. Tentu dengan catatan tetap memperhatikan keamanan pangan,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar setiap pihak mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan. Berdasarkan hasil sidak di Ponorogo masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. “Di antaranya, ada kue yang sudah dimasak lebih dulu sebelum waktunya. Ada juga produk dari supplier yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa,” terangnya.
Kata Enny, evaluasi terus dilakukan secara nasional. Bahkan, saat ini terdapat sejumlah SPPG yang sementara dihentikan operasionalnya untuk melakukan perbaikan kualitas. “Hari ini ada sekitar 1.000 SPPG di Jawa yang di-suspend sementara. Sebelumnya juga ada 492 di Sumatra. Harus memperbaiki kualitas, seperti pengolahan limbah, IPAL (instalasi pengolahan air limbah)dan pengurusan SLHS (sertifikat laik higiene sanitasi),” terangnya.
Pihaknya berharap koordinasi antara pemerintah daerah, mitra, yayasan, dan SPPG semakin kuat. Dengan begitu, pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal, dan berkualitas yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Program ini harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Baik bagi penerima manfaat maupun bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” pungkasnya.
