Kediri (cokronews.com) — Sejumlah massa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk menuntut kejelasan akan carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Kediri (07/07).
Berangkat dari keresahan masyarakat yang merasa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta kasus viralnya SMKN 1 Kota Kediri membuat permasalahan di lingkup pendidikan memanas. Pemerintah dan lembaga masyarakat pun saling tuding mengenai adanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta ketidaktransparanan pemerintah.
“Ada masyarakat itu kesulitan mencari sekolah. Di kabupaten itu ada salah satu kecamatan tidak ada sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan, itu kalau sekolah kemana masyarakatnya, kita juga bingung. Jadi masyarakat butuh sosialisasi. Jadi terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini sangat carut-marut dan tidak berkeadilan menurut kami,” tuntut salah satu massa.
Terbentuknya kecemburuan sosial yang disebabkan dari dugaan ketidaktransparanan pemerintah. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang beberapa minggu lalu. Salah satu wali murid pendaftar mengunggah sebuah postingan di media sosial menceritakan bahwa ia ditarik sekian juta oleh pihak sekolah ketika masuk.
“Ada unggahan di Facebook kemarin, jadi ada salah sekolahan di Kota Kediri yang ternyata memperlakukan siswa baru dengan ‘tarikan’ sekian juta dan sebagainya. Disini kemungkinan ada transaksi atau jual-beli bangku sekolah,” ujar salah satu massa.
Hal ini dinilai sangat miris dalam dunia pendidikan yang dianggap sebagai ajang bisnis. Karena pendidikan merupakan salah satu dasar dari kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan negara.
Selain menuntut kejelasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), massa juga menuntut tindaklanjut dan kejelasan proses viralnya SMKN 1 beberapa minggu lalu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media yang berpartisipasi dalam aksi demo ini berjalan dengan damai walaupun tidak ada tanggapan dari Kantor Kejaksaan Negeri atau pihak terkait. (Tania)
