Sangat Dibutuhkan, Perbup Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Dhoho Kediri Belum Juga Rampung

Kediri (cokronews.com) —– Persiapan jelang beroperasinya bandara terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Salah satunya terkait peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP). Namun, hingga kini payung hukum tersebut belum kunjung rampung, Kamis (14/3/2024).

Dari informasi yang dihimpun koran ini, perbup KKOP sudah mulai digodok sejak Januari lalu. Namun sayang, hingga kemarin, perbup masih belum rampung disahkan.

“Saat ini masih proses,” terang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi saat dikonfirmasi.

Sukadi mengatakan, hingga kemarin, proses penggodokan perbub masih terus dilakukan. Harapannya perbup tersebut dapat segera disahkan dalam waktu dekat. Paling tidak, sebelum bandara melayani penerbangan.

“Akan kami coba rampungkan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Pasca dirampungkan, pemkab melalui pemerintah desa dan kecamatan akan kembali melakukan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan agar warga paham terkait KKOP. Alhasil risiko terhadap masalah KKOP dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

“Semoga bandara dapat beroperasi dengan lancar dan tidak ada masalah terutama tentang KKOP,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum digodoknya perbup KKOP, pemkab sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Setidaknya sudah dua kali sosialisasi dilakukan oleh pemkab. Sosialisasi pertama dilakukan pada 10 Januari lalu. Sosialisasi pertama tersebut dilakukan kepada perangkat kecamatan dan desa di daerah sekitar bandara.

Sedangkan sosialisasi kedua dilakukan 17 Januari lalu. Sosialisasi kedua itu langsung diberikan kepada masyarakat. Setidaknya ada lima daerah di sekitar bandara yang mendapat sosialisasi terkait KKOP. Yaitu Desa Bulusari, Tarokan, Grogol, Jatirejo, dan Kalipang.

Dalam sosialisasi tersebut, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh warga. Mulai dari bermain layang-layang, laser, drone, balon udara, memelihara burung yang dipelihara secara liar, dan pembangunan bangunan di atas ambang batas ketinggian.

Sedangkan untuk drone, menurut Sukadi, larangan tidak dilakukan sepenuhnya. Ada beberapa batasan yang harus dilakukan oleh pemilik drone. Salah satunya terkait izin. Untuk izin bisa dilakukan secara online. Melalui web yang telah disediakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *