Kediri (cokronews.com) —– (05/09/2025) Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, menyerukan ajakan gotong royong kepada seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kediri. Ajakan ini muncul setelah kantor tersebut luluh lantak akibat aksi massa yang diwarnai pembakaran dan penjarahan pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu. Mas Dhito mengajak warga untuk bersama-sama membersihkan “rumah rakyat” tersebut pada Jumat, 5 September 2025, mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, dan menekankan bahwa kegiatan ini terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang.
Saat meninjau langsung kondisi kantornya pada Kamis (4/9/2025), Mas Dhito menyatakan keprihatinan mendalam. Kerusakan yang terjadi sangat parah, menyebabkan kantor bupati, wakil bupati, inspektorat, hingga Kesbangpol nyaris rata dengan abu dan tidak bisa difungsikan lagi. Ia menggambarkan bahwa kantornya kini hanya tinggal puing-puing hitam yang sudah hancur dan tidak bersisa apa-apa, menunjukkan betapa masifnya dampak kerusuhan tersebut.
Selain kerusakan fisik bangunan, kerugian besar lainnya adalah terbakarnya banyak dokumen penting milik Pemkab Kediri. Dokumen-dokumen vital yang ikut hangus terbakar mencakup data pembangunan jalan, serta dokumen hibah yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat dan tempat-tempat ibadah. Mas Dhito mengungkapkan kekecewaannya karena kehilangan data-data penting ini merupakan salah satu kerugian terbesar selain hancurnya fasilitas kantor.
Berdasarkan perhitungan awal yang dilakukan oleh tim teknis, kerugian material akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp135 miliar. Angka kerugian tersebut adalah estimasi untuk kerusakan bangunan gedung saja, dan belum termasuk nilai kerusakan aset serta berbagai fasilitas pendukung yang ada di dalamnya. Skala kerusakan ini menunjukkan dampak finansial yang sangat signifikan terhadap pemerintah daerah.
Akibat rusaknya kantor utama secara parah, seluruh aktivitas pemerintahan Kabupaten Kediri terpaksa dilakukan secara mobile atau berpindah-pindah. Mas Dhito sendiri dalam beberapa hari terakhir mengaku harus berkantor di berbagai lokasi sementara, seperti di Wisma Pemkab hingga bahkan harus bekerja berdampingan dengan Kapolres di Pare, demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat. (adv)
