Fokus Percepatan Penurunan Stunting, Bappeda Kota Kediri Gelar Review Kinerja Tahunan Dan Analisis Situasi Aksi Konvergensi PPS Tahun 2024

Kediri (cokronews.com) — Pemerintah Kota Kediri terus berupaya mempercepat tercapainya target prevalensi stunting nasional 14% pada tahun 2024 dan meningkatkan jumlah kelurahan new zero stunting di Kota Kediri. Sebagai salah satu langkah mewujudkannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri hari ini menggelar Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Analisis Situasi untuk menetapkan Kelurahan Lokus Stunting tahun 2025 bersama beberapa OPD terkait, di salah satu hotel di Kota Kediri pada Rabu, 31 Januari 2024.

Melalui kegiatan hari ini, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan pihaknya bersama beberapa OPD Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) membahas pelaporan Aksi delapan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yaitu Review Kinerja Tahunan sekaligus memulai pengisian Aksi satu Konvergensi PPS yaitu Analisis Situasi 2024.

Chevy mengatakan di tahun lalu, Pemkot Kediri berhasil memperoleh penghargaan penilaian kinerja TPPS terbaik ke dua se-Jatim. Oleh sebab itu, di awal tahun ini pihaknya berupaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian tersebut dengan mempersiapkan pelaksanaan delapan Aksi Konvergensi PPS sebaik mungkin.

Kedelapan Aksi Konvergensi PPS tersebut meliputi ;

  1. Analisis Situasi,
  2. Penyusunan Rencana Kegiatan,
  3. Rembuk Stunting,
  4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting,
  5. Pembinaan Pelaku dan Pemerintah Desa/Kelurahan,
  6. Sistem Manajemen Data Stunting,
  7. Pengukuran dan Publikasi Stunting serta
  8. Reviu Kinerja Tahunan.

“Pengisian delapan Aksi PPS melalui Web Monev Ditjen Bina Bangda ini mempunyai porsi yang cukup besar terhadap penilaian kinerja penanganan stunting, yaitu 30%, maka dari itu delapan Aksi PPS sudah mulai kita persiapkan agar kita dapat menentukan lokus yang tepat dan kegiatan ini akan menjadi penentu 10 kelurahan lokus stunting yang diarahkan menjadi fokus program intervensi stunting dan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik.”ungkapnya.

Kelurahan lokus stunting tersebut ditentukan berdasarkan jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah kasus stunting dan prevalensi stunting di masing-masing kelurahan. Terakhir, Chevy berharap agar kedepannya kolaborasi dan orkestrasi antar OPD dan lembaga masyarakat bisa lebih optimalkan dalam mengentaskan kasus stunting di Kota Kediri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *