Pasuruan (cokronews.com) — Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).
Posko ini sudah dibuka sejak dua minggu lalu, tepatnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Hanya saja, hingga berita ini ditulis, posko ini masih sepi pengunjung.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis melalui Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, Achmad Imam Ghozali mengatakan, batas akhir pembayaran THR bagi perusahaan adalah H-7 Lebaran.
Namun sampai saat ini belum ada satu perusahaan pun yang memanfaatkan posko THR Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Bisa jadi penyebabnya karena tupoksi Disnaker Kabupaten Pasuruan yang hanya bersifat pembinaan saja.
Dalam artian hanya menerima pengaduan tapi tidak ada tupoksi untuk menindaklanjuti dengan sejumlah action. Terlebih ketika ada perusahaan yang belum membayarkan THR nya kepada para pegawai.
“Kami hanya fungsi pembinaan, tapi penekanan atau pengawasan tidak ada. Semuanya ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,” kata Imam saat ditemui di ruangannya, Senin (1/4/2024).
Meski sepi pengunjung, posko THR Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan masih akan tetap buka sampai tanggal 16 April 2024. Kata Imam, biasanya pengaduan baru ramai di H-7 Lebaran. Hal ini karena perusahaan biasanya menunda pembayaran THR hingga mendekati batas akhir.
Pengaduan di posko THR online belum pada masuk, biasanya H-7 belum dibayarkan, katanya.
Imam menjelaskan, besaran THR yang dibayarkan setara dengan gaji karyawan 1 bulan.
“Bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun, THR yang dibayarkan sebesar 1 bulan gaji, terangnya.
Lebih lanjut Imam menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memberikan denda 2 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada negara jika ada perusahaan yang melanggar aturan ini.
“Kalau THR tidak diberikan, maka Pemerintah Pusat akan memberikan denda dua persen,” singkatnya.
