Lumajang (cokronews.com) —- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang menggelar pembahasan tahapan lanjutan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lumajang, Rabu (10/6/2026). Dalam forum legislatif tersebut mengemuka pesan kuat bahwa APBD pada hakikatnya merupakan instrumen publik, sehingga setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah wajib dipertanggungjawabkan secara transparan melalui program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Perempuan yang akrab disapa Bunda Indah itu menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka realisasi serapan anggaran semata, melainkan dari dampak riil pembangunan yang dihasilkan, seperti peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.
Dalam rapat tersebut, jajaran DPRD Kabupaten Lumajang memberikan berbagai masukan strategis sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan layak untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan pentingnya sosialisasi hasil pembahasan kepada masyarakat luas. Senada dengan hal itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang menilai laporan pertanggungjawaban tersebut telah memenuhi regulasi yang berlaku untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Bunda Indah menambahkan bahwa sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Pihak pemerintah daerah akan mencermati seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD secara saksama untuk menyiapkan jawaban pemerintah secara komprehensif pada sidang paripurna berikutnya. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat Lumajang, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bekerja murni demi kepentingan rakyat.
