Lumajang (cokronews.com) —- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan, melainkan dioptimalkan sebagai sarana untuk mendukung pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Komitmen tersebut dijabarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang saat Bupati Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma menyampaikan Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin (8/6/2026).
Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari siklus tahunan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini sekaligus menjadi ruang evaluasi atas program-program kerja yang telah digulirkan sepanjang tahun anggaran guna memastikan pemenuhannya tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat.
Capaian Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diarahkan secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mempermudah akses belajar bagi para murid. Beberapa program unggulan yang sukses terealisasi meliputi:
- Penyaluran honor melalui BOSDA yang menyasar 6.062 tenaga pendidik non-ASN.
- Penyediaan fasilitas seragam sekolah secara gratis bagi para siswa.
- Pemberian bantuan beasiswa yang dikhususkan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu serta santri kader ulama.
Sementara pada sektor kesehatan, intervensi APBD difokuskan untuk memotong hambatan akses medis warga melalui berbagai fasilitas penunjang pro-rakyat:
- Fasilitasi layanan persalinan gratis yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3.600 ibu bersalin.
- Jaminan pelayanan kesehatan gratis yang mencakup kebutuhan medis bagi 191.835 warga Lumajang.
- Peningkatan operasional Posyandu serta penyediaan rumah singgah di kota rujukan medis.
- Pengadaan 29 unit mobil ambulans desa untuk mempercepat jangkauan layanan kedaruratan di tingkat desa.
Perlindungan Sosial dan Pembangunan Kewilayahan
Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan perhatian besar pada sektor jaring pengaman sosial dan peningkatan pelayanan birokrasi di tingkat bawah. Dukungan ini diwujudkan lewat pemberian tunjangan bagi guru ngaji serta marbot yang kini telah dilengkapi dengan proteksi jaminan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dialokasikan pula anggaran untuk santunan duka cita, peningkatan honorarium bagi perangkat desa, RT, dan RW, hingga insentif bagi para kader Keluarga Berencana (KB).
Untuk pembangunan wilayah, Pemkab Lumajang memaksimalkan program Dana Dusun guna menghadirkan modernisasi dan rasa aman, seperti penyediaan fasilitas internet, penerangan jalan umum, dan pemasangan CCTV desa. Langkah penataan lingkungan ini berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur sarana air bersih di kawasan utara Lumajang serta program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Akuntabilitas Keuangan dan Catatan Evaluasi
Secara administratif, laporan keuangan TA 2025 ini telah merangkum konsolidasi dari seluruh perangkat daerah, termasuk laporan keuangan dari dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 25 puskesmas, serta satu laboratorium kesehatan. Seluruh entitas tersebut berhasil melewati proses audit pemeriksaan dan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Catatan Evaluasi: Beberapa program sosial-keagamaan yang belum sempat direalisasikan pada tahun anggaran 2025 seperti pembangunan klinik kesehatan pondok pesantren, pengadaan ambulans pondok pesantren, dan pembentukan koperasi pondok pesantren dipastikan akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dipertimbangkan pada periode berikutnya dengan menyesuaikan kemampuan finansial daerah.
Melalui pemaparan pertanggungjawaban ini, Pemkab Lumajang menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga APBD dapat terus dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.
