Semarang (cokronews.com) — BLU UPTD Trans Semarang berupaya meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi publik. Salah satunya dengan menggelar FGD bertema Manajemen Keselamatan Transportasi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator dan pramudi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dari koridor 1 hingga 12, dan digelar di Hotel Grasia Semarang, Jumat (25/7/2025) malam.
FGD ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya keselamatan dalam pengoperasian transportasi publik khususnya Trans Semarang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kusnandir menegaskan kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Wali Kota Semarang sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
“Malam ini kita mengadakan FGD untuk para pramudi yang jumlahnya kurang lebih 400 orang, juga operator yang mengelola masing-masing koridor 1 sampai 12. Maksud dan tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada mereka terkait pentingnya keselamatan transportasi,” jelas Kusnandir.
Pihaknya menyebut, pertumbuhan kendaraan di Kota Semarang setiap tahunnya mencapai 10 hingga 11 persen, sementara pertumbuhan panjang jalan hanya sekitar satu persen.
“Maka dari itu, dengan pembekalan ini, kami harapkan para pramudi BRT Trans Semarang yang bekerja dari pukul 05.30 sampai pukul 19.00 bisa terus menjaga keselamatan berlalu lintas. Ketertiban ini akan mengurangi potensi kecelakaan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan FGD ini menjadi langkah untuk memperkuat pemahaman menyeluruh terkait manajemen keselamatan transportasi yang bersifat multidimensi. “Keselamatan tidak hanya bergantung pada satu pihak, seperti pramudi saja. Tapi juga melibatkan banyak faktor seperti kesiapan armada, kondisi lalu lintas, hingga faktor cuaca,” ujar Haris.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan secara terarah dan terukur. “Kami akan melakukan monev SPM secara lebih disiplin. Jika ada operator yang melanggar, tentu akan ada tindakan. Karena dalam perjanjian kerja sudah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak,” tuturnya.
Pemberian sanksi, lanjutnya tidak hanya terkait kecelakaan atau pelanggaran berat lainnya, namun juga termasuk pelanggaran ringan seperti tidak menjaga kebersihan armada.
“Contoh kecil, kalau tidak menjaga kebersihan kendaraan, itu juga ada sanksinya,” imbuhnya.
Terkait dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi para pramudi, Haris mengungkapkan bahwa saat ini mekanisme utama masih dilakukan oleh operator, meski BLU juga turut serta melalui kebijakan internal. “Selama ini baru dilakukan satu kali dalam setahun. Karena jumlah pramudi terbatas, kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan atau psikologi, akan menyulitkan operator mencari pengganti,” paparnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa ke depan BLU akan melakukan tes kesehatan dan psikologi secara lebih rutin dan berkalang dengan menggandeng mitra, seperti kerja sama sebelumnya dengan RS Bhayangkara di Halte Simpang Lima.
