Kediri ( cokronews.com ) — Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan terkait pengajuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri tahun 2025-2029 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kediri tahun anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, di Ruang Sidang DPRD Kota KediriWali Kota Kediri Vinanda, melalui laman resminya, dilansir Jumat (14/3/2025), menuturkan, bahwa persiapan penyusunan RPJMD ini telah dimulai sejak tahun 2024. Diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Setelah penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh KPU, tim penyusun terus melakukan kolaborasi untuk menyusun dokumen rancangan awal RPJMD.
Sebagai bagian dari proses perencanaan yang partisipatif, rancangan awal RPJMD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik guna menjaring masukan dan saran. “Saran dan masukan yang akan segera dilaksanakan terkait dengan program 100 hari kerja ada pemberian insentif bagi Ketua RT, RW dan guru ngaji. Selain itu, ada juga bantuan modal serta perluasan pasar bagi UMKM. Lalu nanti juga segera launching program Lapor Mbak Wali,” terangnya.
Pembahasan rancangan awal ini guna mencapai penyepakatan visi, misi, tujuan dan sasaran. Mbak Vinanda mengungkapkan bahwa hasil pembahasan akan dirumuskan dalam nota kesepakatan rancangan awal. Nota kesepakatan ini akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD sebelum memasuki tahapan berikutnya, yaitu konsultasi dengan gubernur, forum perangkat daerah, dan Musrenbang RPJMD.
Setiap tahapan tersebut akan menghasilkan rekomendasi dan masukan sebagai bahan perbaikan dokumen. Lalu, rancangan akhir RPJMD akan kembali dibahas bersama DPRD, yang direncanakan berlangsung pada bulan Mei 2025 mendatang. Sementara itu, untuk LKPJ Tahun Anggaran 2024, Wali Kota Kediri, memaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang seluruhnya tercapai dengan kategori sangat tinggi.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 84,67 (109,96 persen dari target), Indeks Kepuasan Masyarakat 3,54 (93,18 persen), dan skor Smart City 3,38 (95,21 persen). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke 81,88 (101,65 persen), didukung peningkatan di semua dimensi. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,43 persen (98 persen), dengan sektor transportasi, jasa, dan pendidikan sebagai penggerak utama.
Indeks GINI 0,337 (103,71 persen) dan tingkat kemiskinan 6,51 persen (105,65 persen) didukung program bantuan sosial hingga pelatihan kerja. Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai 4,56 (106,05 persen), sementara Indeks Kota Layak Huni 81,02 (100,65 persen), dengan fasilitas ibadah dan kesehatan unggul. Mbak Vinanda berharap laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di 2025.
Terima kasih kepada segenap anggota DPRD, seluruh masyarakat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta forkopimda atas kerjasama dan partisipasinya selama ini. Kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. (ADV)
