Surabaya (cokronews.com) —– Forum Group Discussion digelar oleh Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur dengan tema ‘Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Merah Putih’ di gedung PWI Jatim pada Senin, 24 Maret 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Ir Budi Sarwoto, Kepala Tim Hukum Advokasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, Perwakilan Polda Jatim Kompol Khoirul Anam, Kasi Ekonomi Dewan Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, dan 70 Perwakilan Kades se Jawa Timur.
Koesbiantoro menyatakan Kejati Jatim mendukung serta mengingatkan pembentukan hingga proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih harus diawasi dengan serius dan transparan untuk mendapatkan kepercayaan publik.
“Saya dulu dari kecil itu tetap koperasi yang anti segalanya. Kalaupun ada yang rusak (jelek) itu ulah oknum, bukan koperasinya, ” kata Koesbiantoro.
“Kita ada aplikasi ‘Jaga Desa’. Disitu fiturnya banyak, mulai dari sistem pelapornya sampai dengan pengaduan. Jangan macam-macam Pak, itu perintah Presiden melalui Menteri. InsyaAllah bulan Juli kita sukseskan, ” imbuhnya.
Kepala Tim Hukum Advokasi Dinas Koperasi Jatim Aisyah Aminy menegaskan hal ini adalah PR besar karena perintah Presiden menargetkan 12 Juli diharuskan launching.
“Di hari koperasi nanti harus launching 70.000 koperasi desa Merah Putih. Di Jatim ini desanya ada 7000 lebih desa. Ada 3 cara, pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi, ” jelas Aisyah.
Wakil Ketum ABPENAS Dewi mendukung ide Presiden Prabowo akan tetapi membutuhkan penjelasan lebih lanjut dariMenteri terkait SE No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Kopdes hingga dana.
“Butuh dana desa sejumlah 5 milliar sedangkan di desa saya kurang dari 1 M, Pak. Yang kedua tentang pelaksanaan teknis.
Diakhir, Sekretaris DPD AKSI Jatim akan menyampaikan pertanyaan dari FGD kepada Presiden Prabowo, Menteri Desa dan stakeholder lainnya.
[faizD]
