Surabaya (cokronews.com) —– Komisi X DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik di Universitas Airlangga, Surabaya, guna membahas sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Pleno Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Airlangga, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Timur.
Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB dibuka dengan sambutan oleh Ketua Tim Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pendidikan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Namun, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif, khususnya terkait penerimaan mahasiswa baru sebagai gerbang awal masuknya calon pemimpin bangsa.
Hadir dalam pertemuan ini sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Dr. Sofyan Tan, H. Muhammad Nur Purnamasidi, Ir. H. La Tinro La Tunrung, Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons)., M.Sc., Muhammad Hilman Mufidi, S.E., S.H., dr. Gamal, M.Biomed, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si., dan Anita Jacoba GAH, S.E. Selain itu, hadir pula Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M., serta Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, M.T., Ak., CA, beserta pimpinan perguruan tinggi lainnya dari wilayah Jawa Timur, diantaranya Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI (Pur) Dr. Toto Dwijaya Saputra, S.T., M.Si(Han)., M.Tr.Opsla.
Dalam sesi diskusi, perwakilan dari PTN dan PTS menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya:
- Perlunya perhatian lebih terhadap kuota bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa guna memperluas akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
- Perlunya pengaturan atau penyesuaian sistem penerimaan mahasiswa baru agar terjadi keseimbangan antara PTN dan PTS, termasuk Universitas Terbuka. Hal ini mengingat banyak mahasiswa PTS yang kemudian beralih ke Universitas Terbuka atau Sekolah Kedinasan yang dianggap lebih fleksibel. Tanggapan Komisi X DPR RI.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Negara harus memberikan perhatian yang adil kepada PTS karena institusi ini turut serta dalam penyediaan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh PTN.
Kesimpulan dan Rekomendasi. Sebagai hasil diskusi, disepakati beberapa poin penting yang dibacakan oleh Ketua Tim Komisi X DPR RI, yaitu:
- Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara PTN dan PTS dalam sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih terintegrasi dan saling mendukung.
- Perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, memiliki peran penting dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM berkualitas.
- Upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi harus dimulai sejak proses penerimaan mahasiswa baru, dengan memastikan kesempatan setara bagi seluruh calon mahasiswa, termasuk mereka yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Pengalokasian anggaran yang adil bagi PTN dan PTS perlu diperhatikan agar kedua jenis perguruan tinggi dapat berkembang secara seimbang.
- Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) perlu dievaluasi agar waktu penerimaan mahasiswa baru dapat lebih teratur.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia, sehingga pendidikan tinggi semakin inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat.
(Arifin/Kominfouht@2025)
