Mojokerto (cokronews.com) —– Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara Hybrid di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto pada Rabu (3/2) pagi.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga turut diikuti para kepala daerah seluruh Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indonesia Pada Desember 2023 Secara Year-On-Year (YOY) Sebesar 2,61 Persen. Terkait angka inflasi dapat terjaga dengan baik, Tito mengingatkan, semua pihak agar tidak lantas terlena. Pasalnya, di bulan Desember tahun 2023 masih ada kenaikan harga BBM, serta faktor kenaikan harga pada perayaan natal dan tahun baru.
“Faktor natal dan tahun baru yang membuat demand diberbagai sektor tinggi termasuk sektor wisata, transportasi, dan mobilitas masyarakat bergerak. kemudian ada juga acara tahun baru, malam tahun baru, banyak yang pesta, banyak yang makan, membuat pola demand meningkat. demand yang meningkat otomatis akan meningkatkan terjadi kenaikan harga,” bebernya.
Tito juga menjelaskan, dari data per 2 Januari 2024, perkembangan inflasi global menunjukkan posisi inflasi Indonesia berada di peringkat 53 dari 186 negara di dunia yang diurutkan dari inflasi terendah hingga tertinggi.
Adapun ditingkat ASEAN, posisi inflasi Indonesia berada di rangking 4 terendah dari 11 negara setelah Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara diantara negara G20, Indonesia menduduki peringkat nomor 7.
“Di negara G-20 ekonomi terbesar dunia, 20 negara ekonomi terbesar dunia, peringkat kita adalah inflasinya termasuk 7 yang terendah, bersama dengan China, Italy, Switzerland, Netherland, Saudi, Euro Area, dan kemudian Indonesia. sisanya masih ada 16 negara G20 yang inflasinya diatas kita, mulai dari jepang diatas kita, Amerika diatas kita, bahkan yang tertinggi Argentina 161 persen,” jelasnya.
Mendagri juga menambahkan, saat ini ada dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni lapangan pekerjaan dan stabilisasi harga bahan pokok (bahan pangan). Isu ini mendominasi sebesar 60 persen dibanding isu lainnya. Hal tersebut, menimbulkan gejolak keamanan dan politik serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Kita melihat tren pertumbuhan ekonomi dunia, kita masih terjaga diangka 4,94 persen. Itu lebih baik daripada banyak negara-negara Norway, bahkan kita diatas Amerika dan sebagian negara-negara Eropa. Pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, rangkingnya adalah rangking 50 dari 185 negara,” tegasnya.
Terkait mengendalikan inflasi, Tito juga mengimbau Pemda segera melakukan percepatan tanam sesuai komoditas masing-masing dalam rangka pengendalian inflasi.
Ia juga menambahkan, gerakan tanam yang dilaksanakan secara serius bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai lonjakan kenaikan harga pangan, seperti cabai dan bawang merah yang harganya tinggi.
“Jadi (Pemda) sudah mulai menentukan membuat program cepat tanam di daerah masing-masing sesuai dengan komoditas yang cocok di daerah itu, bebernya.
Selain itu, musim penghujan yang terjadi pada saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan menanam. Apalagi pihak Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengingatkan daerah mana saja yang perlu melakukan percepatan tanam disertai dengan jenis produksinya.
Sementara pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan membantu dalam hal irigasi.
“Tolong kalau bisa juga dikoordinasikan, saya sudah sampaikan bagaimana untuk bisa memberikan subsidi dari daerah yang surplus, misalnya bawang merah, cabai merah untuk subsidi transportasi bisa membantu daerah-daerah yang defisit cabai, bawang merah, dan lain-lain. Ini mohon bantuan dari Bapanas juga,” ungkap Mendagri.
Lanjut Tito, anggaran dari Pemerintah dalam mengendalikan inflasi perlu dimanfaatkan untuk gerakan percepatan tanam, misalnya untuk membantu subsidi transportasi pangan dari daerah surplus ke daerah yang minus. Ia juga berharap, Pemda dibantu oleh pihak kejaksaan untuk mengawal langkah tersebut. Ini juga termasuk mengawal ketika ada pelanggaran hukum hingga penimbunan barang.
“Kemudian juga ada anggaran untuk Dinas Perdagangan untuk stabilisasi harga, kemudian Dinas pertanian, Perkebunan untuk masalah percepatan tanam dan lain-lain. Kemudian bisa dipakai untuk gerakan pasar murah atau kegiatan Bansos tunai maupun non-tunai,” ungkapnya.
Terkait menanggapi arahan dari Mendagri, Bupati Ikfina mengungkapkan, bahwa inflasi di Bumi Majapahit masing diangka normal, akan tetapi dalam mengendalikan inflasi pemerintah pusat memantau terkait peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Kita tidak mungkin bisa mengendalikan inflasi tapi kalau itu hanya Mojokerto saja, karena inflasi ini skalanya luas. nah maka yang dinilai adalah apa yang dilakukan oleh daerah dalam TPID dalam upaya pengendalian inflasi,” jelasnya.
Selain itu, dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, Bupati Ikfina mengimbau agar satgas pangan, Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto untuk saling berkoordinasi dalam memantau toko pangan kita (TPK) yang tersebar di beberapa pasar.
Lebih lanjut, adanya Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di pasar Mojosari, Bupati Ikfina juga menilai, dapat menjadi andalan Pemkab Mojokerto dalam menjual beras Bulog serta tentunya didukung aplikasi sederhana dalam memantau penjualan produk di WULANDARI.
“Jadi nanti buat aplikasi sederhana untuk kasirnya dengan menggunakan KTP untuk pembelian, sehingga nanti dia tidak bolak-balik untuk melakukan pembelian dengan KTP yang sama, karena di aplikasi akan muncul dia sudah beli berapa kali, nah ini bukan untuk mempersulit tetapi takutnya nanti dijual kembali,” ujarnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga menjelaskan, dalam upaya mendukung pengendalian inflasi perlu ada peningkatan pembelian bahan pokok melalui Aplikasi Tumbas (Transaksi Produk Unggulan, Mojokerto Berkualitas), sehingga dapat meminimalisir adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Sehingga bisa beli lewat aplikasi Tumbas, jadi itu harus ditingkatkan, agar orang-orang tidak main-main diluar,” jelasnya.
Lanjut Ikfina, dalam mengendalikan inflasi, pemanfaatan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, bisa dimanfaatkan untuk penanaman cabai rawit dan cabai merah, akan tetapi Ia menegaskan, agar dinas terkait betul-betul memantau dalam perkembangan penanaman tersebut.
“Karena ini tidak hanya sekedar beli bibit cabai terus dibagi selesai tidak seperti itu, nanti kita pantau hasilnya seberapa, mereka harus laporkan berapa kilo gram cabainya. itu nanti cabai diambil dilaporkan,” jelasnya.
Bupati Ikfina juga menilai dalam pemanfaatan dana desa, perlu adanya pemetaan terhadap desa-desa se-Kabupaten Mojokerto, sehingga pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.
“Makanya ini harus digarap, tim Disperta harus serius. saya juga minta ada tindak lanjut secara tertulis, karena untuk pelaporan itu butuh bukti,” bebernya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo menjelaskan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit seperti halnya, melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar.
Berikutnya, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, mendapatkan informasi daerah yang mengalami surplus komoditi, melakukan rapat teknis tim pengendalian inflasi.
“Serta melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan gerakan ASN membeli beras bulog premium,” pungkasnya.
Diketahui dalam pelaksanaan Rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri RI juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, jajaran Forkopimda, dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
