Blitar Raya (cokronews.com) —- Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar memberikan apresiasinya terhadap Pemkab Blitar yang memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lima kali berturut-turut.
Itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito usai dilangsungkannya Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Selasa (8/6/2021).
Suwito menyadari, walaupun dalam penyampaian masing-masing Fraksi terdapat beberapa sorotan yang disampaikan, utamanya perihal RSUD Srengat agar memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal lagi.
“Jadi RSUD Srengat ini masih belum menjadi pilihan warga Blitar barat untuk berobat, dan RSUD belum bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain, misalnya BPJS,” ungkapnya.
Dalam penyampaian PU, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) yang disampaikan oleh Anshori Baidlowi, pihaknya berharap Bupati segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK setelah pemberian penghargaan WTP maupun hasil dari pembahasan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2020. Fraksi GPN juga mendukung seluruh kinerja Bupati Blitar dalam mewujudkan visi-misinya.
Kemudian untuk PU Fraksi Golkar-Demokrat yang disampaikan Sri Indah, bahwa pihaknya mengingatkan penghargaan WTP perlu dipertahankan untuk tahun yang akan datang. Lebih-lebih bisa ditingkatkan dengan terus melakukan evaluasi dalam hal anggaran. Selain itu juga mendorong agar RSUD Srengat bisa menjadi badan layanan umum daerah.
Sedangkan PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Adib Zamzari disampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Blitar karena mampu mempertahankan WTP. Di samping itu saran dan rekomendasi dari BPK juga harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Blitar.
Sementara itu, untuk Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Andi Widodo, pihaknya menganggap capaian WTP adalah hal positif dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Blitar. Fraksi PAN berharap RSUD Srengat harus memiliki SDM yang berkualitas agar pelayanan yang diberikan kepada pasien bisa optimal sebagai tempat pelayanan kesehatan.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Budi Susilo Jaya, Fraksi tersebut mendorong untuk adanya peningkatan PAD semaksimal mungkin. Pihaknya juga mendorong semua OPD harus segera menindaklanjuti hasil audit dari BPK dalam waktu maksimal 60 hari. Untuk RSUD Srengat diharapkan segera dijadikan badan layanan umum daerah. (JP*)
