Blitar Raya (cokronews.com) — Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, dibuka oleh Bupati Blitar Rini Syarifah yang diikuti secara virtual oleh seluruh OPD di wilayah Kabupaten Blitar, bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rabu (16/06/2021).
Dalam pembukaan musrenbang Mak Rini mengatakan bahwa secara keseluruhan, Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 terdiri dari 4 Misi dengan 4 tujuan dan 7 indikator tujuan dan 9 sasaran dengan 22 indikator sasaran.
“Panca Bhakti yang merupakan janji kami kepada masyarakat Kabupaten Blitar telah terinternalisasi menjadi satu kesatuan yang diterjemahkan ke dalam misi hingga program dalam dokumen RPJMD,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa strategi, tema dan arah kebijakan perlu lebih dipertajam yaitu dalam penetapan tema dan arah kebijakan tahunan untuk lebih difokuskan pada pencapaian misi dan tujuan pembangunan daerah setelah pengeluaran mandatory pemerintah pusat seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan SPM, pencapaian target SDGs, prioritas tahunan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan lain-lain yang merupakan prioritas wajib. Sedangkan strategi pencapaian misi atau sasaran yang secara otomatis merupakan cara pencapaian Panca Bhakti telah dipertajam.
“Dalam dokumen Rancangan RPJMD ini, beserta arah-arah kebijakan yang akan menjadi panduan kita dalam pencapaian tujuan pembangunan,” terangnya.
Dalam dokumen RPJMD ini, Tahun 2022 merupakan tahun pertama perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah disusun bahkan harus ditetapkan sebelum diperdakannya RPJMD.
Namun, penyusunan RKPD 2022 seiring dengan penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan Rancangan RPJMD.
Kedua dokumen tersebut fokus tahun 2022 adalah Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat berbasis pemberdayaan, arah kebijakan untuk tahun 2022 adalah pembangunan SDM dan penanggulangan kemiskinan, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional, pelayanan publik berbasis e-government, pemenuhan sarana prasarana pusat pemerintahan dan wilayah perbatasan, pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian, penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan.(JP*/HMS)
